Dr. Thresia Hosanna Sumual, SH, MH, Ph.D : Syarat Administrasi Dalam Lelang Jabatan di Otorita IKN Tidak Pedulikan Kearifan Lokal
sinarbanua.com; SAMARINDA | KETIADAAN Suku Dayak yang lolos seleksi administrasi lelang jabatan eselon 2 di Otorita IKN, baik yang berasal dari latar belakang ASN maupun profesional menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat lokal bahwa syarat administrasi yang dibuat panitia seleksi tidak mempertimbangkan dan peduli terhadap kearifan lokal.
Demikian disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan/PKBSK, Dr. Thresia Hosanna Sumual, SH, MH, Ph.D dalam perbincangan di Samarinda, Rabu (28/12/2022).
“Dalam proses lelang jabatan tersebut, panitia seleksi tidak memberikan keringanan persyaratan administrasi bagi masyarakat lokal, baik batas pengalaman maupun batasan usia, khususnya dari latar belakang profesional ,” ungkap Advokat/ Pengacara Jebolan Organisasi Advokat P3HI angkatan Ke-3 ini.
Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) ini menambahkan bahwa selain itu, panitia seleksi tidak memberikan kuota khusus bagi masyarakat lokal untuk berkompetisi mengisi jabatan struktural eselon 2 di Otorita IKN.
“Adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam struktur Otorita IKN perlu diberikan ruang seluas-luasnya agar tidak menimbulkan kecemburuan. Banyak masyarakat lokal yang memiliki kompetensi, terutama lebih mengetahui karakter masyarakat setempat daripada masyarakat dari luar Kalimantan Timur.
Kalau memang tidak ada keterlibatan masyarakat lokal, bisa dipastikan jajaran Otorita IKN akan banyak mengalami kesulitan saat menghadapi reaksi dari masyarakat lokal. Hal tersebut bisa menimbulkan potensi ancaman terhadap kelancaran proses pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN dan tinggal menunggu “bom waktu” terjadinya konflik,” tutup Sekjen Forum Intelektual Dayak Nasional ini mengakhiri bicaranya.
Editorial : redaksi sinarbanua.com
Jurnalis : Helman, S.Sos
