Dayat El: Polri di Bawah Presiden Bukan Sekadar Struktur, Tapi Kepentingan Negara
SINARBANUA.COM, JAKARTA – Menguatnya wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu kembali memantik perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El, menegaskan bahwa posisi Polri paling tepat tetap berada langsung di bawah Presiden.
Menurut Dayat, penempatan Polri di bawah Presiden bukan sekadar pilihan administratif, melainkan bagian dari desain ketatanegaraan yang telah dirancang untuk menjaga stabilitas nasional. Model komando ini dinilai paling efektif dalam memastikan kecepatan pengambilan keputusan, khususnya dalam situasi genting yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri berada langsung di bawah Presiden adalah bentuk penguatan kejelasan rantai komando. Ini penting untuk menjaga netralitas institusi serta memastikan respons negara terhadap persoalan keamanan berjalan cepat dan terukur,” ujar Dayat El dalam keterangannya kepada media.
Sebagai anggota Komite I DPD RI yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan, Dayat menilai Polri memiliki posisi strategis dalam menjaga wibawa hukum dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, jalur koordinasi yang singkat dan tidak berbelit menjadi kebutuhan mutlak dalam sistem keamanan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa diskursus mengenai posisi kelembagaan Polri seharusnya tidak terjebak pada perdebatan struktur semata. Hal yang jauh lebih substansial, kata Dayat, adalah mendorong transformasi Polri agar semakin profesional, modern, dan humanis, seiring tuntutan masyarakat yang kian kritis.
“Yang paling utama adalah kepercayaan publik. Penempatan Polri di bawah Presiden tidak meniadakan mekanisme pengawasan. Check and balances tetap berjalan melalui fungsi legislatif, serta kontrol sosial dari masyarakat,” tegasnya.
Dayat berharap pembahasan isu ini dilakukan secara jernih dan objektif, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik jangka pendek. Sebagai senator daerah, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan institusi negara demi menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
