Advokat Mohamad Jamil Soroti Keras Lambannya Kinerja Polres Kotabaru Dalam Kasus Surat Palsu Oleh Residivis Hafidz Halim
sinarbanua.com; PALEMBANG – Lambannya penanganan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik yang menjerat terlapor M. Hafidz Halim, S.H. di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kotabaru menuai kritik keras dari Advokat senior di Palembang.
Kinerja penyidik dalam perkara ini dinilai menjadi ujian serius bagi wajah penegakan hukum institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru. Advokat H. Mohamad Jamil, S.H., M.H., M.Si. angkat bicara dan menyoroti keras ketidaktegasan penyidik Polres Kotabaru.
Ia pun menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP maupun pembaruan hukum acara pidana, apabila tersangka atau saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik wajib melayangkan panggilan kembali disertai perintah membawa secara paksa.
“Aturan hukum acara pidana sudah sangat tegas memerintahkan penyidik untuk melakukan upaya membawa paksa apabila pihak yang dipanggil mangkir. Perkara dugaan pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dengan terlapor M. Hafidz Halim ini sudah resmi naik ke tahap penyidikan di Satreskrim Polres Kotabaru berdasarkan SPDP tertanggal 13 Januari 2026. Namun hingga hampir setahun berjalan, prosesnya terkesan jalan di tempat,” tegas H. Mohamad Jamil dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Selain menyoroti lambannya proses penyidikan, Jamil juga menguliti keabsahan status profesi hukum M. Hafidz Halim, SH selaku terlapor tindak pidana pemalsuan surat yang mengikuti Sumpah Advokat kembali di Pengadilan Tinggi Banten. Padahal yang bersangkutan adalah seorang narapidana yang di vonis bersalah oleh majelis hakim melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun.
Informasi yang kami dapatkan dan bukan rahasia umum lagi, pengangkatan M. Hafidz Halim sebagai advokat telah dicabut sejak tahun 2022 oleh Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) tempatnya bernaung sebelumnya. Namun, yang bersangkutan diduga kembali mengikuti proses pengangkatan melalui organisasi advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) dan menjalani pengambilan sumpah ulang di Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2025, lalu kembali aktif memberikan pendampingan hukum.
Padahal, sebagaimana tercatat dalam dokumen kepolisian, terlapor merupakan mantan narapidana yang pada tahun 2022 divonis bersalah dalam perkara pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun.
“Kondisi ini jelas bertabrakan dengan syarat pengangkatan advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang secara eksplisit mensyaratkan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Lantas, bagaimana bisa seorang mantan narapidana pemalsuan surat yang pengangkatannya sudah dicabut pada 2022 bisa kembali disumpah pada 2025? Sekarang, di tahun 2025 ia kembali diduga melakukan perbuatan serupa dan dijerat pasal pemalsuan surat serta akta autentik dalam KUHP maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” urai Jamil.
Tokoh Advokat Palembang ini menilai ketidakhadiran M. Hafidz Halim, SH sebanyak dua kali dalam agenda pemeriksaan penyidik, termasuk agenda klarifikasi di ruang pemeriksaan Unit Idik II Satreskrim Polres Kotabaru, merupakan bentuk pembangkangan terhadap proses hukum.
“Anda jangan takut, Anda bekerja berdasarkan undang-undang dan prosedur hukum. Terlapor jelas-jelas tidak kooperatif. Sudah dua kali dipanggil secara patut tetapi selalu diabaikannya. Tangkap dan jemput paksa saja residivis ini! Jangan biarkan wibawa institusi kepolisian dipermainkan oleh seorang terlapor,” ujar Jamil dengan nada tinggi.
Lebih jauh, Jamil melontarkan kritik pedas yang ditujukan kepada jajaran pimpinan Polri, mulai dari Kapolres Kotabaru, Kapolda Kalimantan Selatan, hingga Kapolri yang baru menjabat.
Menurutnya, pembiaran terhadap perkara yang alat buktinya sudah terang benderang akan merusak harapan publik terhadap reformasi dan ketegasan kepemimpinan baru di tubuh Korps Bhayangkara.
“Kita punya Kapolri baru yang diharapkan membawa semangat pembenahan, ketegasan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Tapi bagaimana masyarakat mau percaya pada slogan pembenahan Polri di tingkat pusat kalau di daerah, seperti di Polres Kotabaru ini, menangani satu terlapor yang sudah dua kali mangkir saja penyidiknya terlihat ragu-ragu dan tidak bertaji?. Apalagi terlapor ini pernah menjadi narapidana dengan ancaman pidana di atas lima tahun, artinya dia melakukan kesalahan dengan perkara pidana yang sama, berarti M Hafidz Halim ini boleh dikatakan seorang residivis,” sindirnya tajam.
Ia mengingatkan agar institusi kepolisian tidak mempraktikkan standar ganda dalam penegakan hukum, di mana masyarakat kecil kerap ditindak kilat tanpa kompromi, sementara terlapor dalam kasus pemalsuan dokumen justru dibiarkan melenggang bebas.
“Jangan sampai publik menilai bahwa pergantian pimpinan di tubuh Polri hanya sekadar pergantian figur tanpa perubahan nyali di tingkat bawah. Jika perkara yang sudah berstatus penyidikan lebih dari sepuluh bulan dengan alat bukti yang sangat cukup ini terus dibiarkan mengambang tanpa upaya paksa, maka wajar bila publik menduga ada sesuatu di balik lambannya penanganan kasus ini. Ada apa dan mengapa?,” kata Jamil lantas bertanya penuh tanda tanya.
Ia pun menantang Kapolres Kotabaru beserta jajaran Satreskrim untuk segera membuktikan integritasnya dengan menerbitkan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan terhadap M. Hafidz Halim sesuai kewenangan KUHAP.
“Hukum tidak boleh kalah oleh akal-akalan terlapor. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas berupa jemput paksa, kami siap membawa persoalan lambannya penanganan perkara ini menjadi atensi langsung Propam Mabes Polri dan Kapolri baru agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyidik di Polres Kotabaru,” pungkas Mohamad Jamil secara tegas dan penuh semangat.
Senada dengan desakan tersebut, pelapor Wijiono turut meminta agar penyidik Polres Kotabaru konsisten menuntaskan perkara ini tanpa mengulur waktu, mengingat seluruh unsur pidana dan alat bukti telah terpenuhi.
“Saya berharap penyidik tetap konsisten menuntaskan perkara ini sesuai koridor hukum yang berlaku. Unsur-unsur yang disangkakan telah melalui proses gelar perkara dan pendalaman alat bukti. Kami menuntut proses hukum berjalan tuntas demi kepastian hukum dan keadilan,” kata Wijiono, saat di konfirmasi via phone, Jumat (20/11/2026).
Wijiono selaku pelapor meminta agar penyidik Polres Kotabaru konsisten untuk menuntaskan perkara ini tanpa mengulur waktu, dan terkesan ragu-ragu serta ada rasa takut terhadap terlapor. Padahal seluruh unsur pidana dan alat bukti telah terpenuhi.
“Saya berharap jangan ragu-ragu penyidik tetap konsisten menuntaskan perkara ini sesuai koridor hukum yang berlaku. Unsur-unsur yang disangkakan telah melalui proses gelar perkara dan pendalaman alat bukti. Kami menuntut proses hukum berjalan tuntas demi kepastian hukum dan keadilan,” tutup Wijiono dengan nada ringkas dan tegas.
Editorial: adel






