Dua Kali Mangkir, Pelapor Desak Polres Kotabaru (Kalsel) Panggil Paksa Terlapor Kasus Pemalsuan Dokumen Pengacara M. Hafidz Halim

327087

Mohamad Jamil: “Anda jangan takut, Anda bekerja sesuai prosedur hukum. Terlapor jelas-jelas tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Sudah dua kali dipanggil secara patut tetapi selalu diabaikannya. Tangkap saja residivis ini, jangan biarkan wibawa institusi kepolisian dipermainkan oleh seorang terlapor,”

sinarbanua.com; Kalsel. Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang menyeret terlapor Pengacara M. Hafidz Halim, S.H. telah resmi naik ke tahap penyidikan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kotabaru.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru tertanggal 13 Januari 2026, penyidik Polres Kotabaru mulai melakukan penyidikan atas perkara tersebut.

Persoalan ini turut menyoroti keabsahan status profesi hukum terlapor. Pasalnya, pengangkatan M. Hafidz Halim sebagai advokat diketahui telah dicabut sejak tahun 2022 oleh Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) tempatnya bernaung sebelumnya. Namun, yang bersangkutan diduga kembali mengikuti proses pengangkatan melalui organisasi advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) serta menjalani pengambilan sumpah advokat ulang di Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2025, lalu aktif memberikan pendampingan hukum.

Padahal, sebagaimana tercatat dalam dokumen kepolisian, terlapor merupakan mantan terpidana dalam perkara pemalsuan surat sebelumnya pada tahun 2022 yang diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun. Kondisi ini memunculkan sorotan serius terkait kesesuaiannya dengan syarat pengangkatan dan pemberhentian advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya mengenai syarat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dalam perkara terbaru ini, M. Hafidz Halim dijerat dengan pasal terkait pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menanggapi perkembangan penanganan perkara tersebut, pihak pelapor, Wijiono, mendesak jajaran penyidik Satreskrim Polres Kotabaru untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur.

“M. Hafidz Halim ini merupakan mantan narapidana yang pada tahun 2022 divonis bersalah dalam perkara pemalsuan surat. Kemudian pada tahun 2025 kembali diduga melakukan perbuatan serupa. Jika kembali terulang, tentu hal ini berkaitan dengan pola pengulangan tindak pidana. Terlebih lagi, pengangkatannya sebagai advokat sudah dicabut sejak 2022 dan yang bersangkutan merupakan mantan narapidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Lantas, bagaimana bisa kembali disumpah pada 2025? Ini patut dipertanyakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” ujar Wijiono dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Wijiono, sikap terlapor selama proses penyidikan dinilai tidak kooperatif sehingga aparat kepolisian perlu segera melayangkan panggilan ketiga serta mempertimbangkan upaya paksa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku apabila yang bersangkutan kembali tidak memenuhi panggilan.

Ia menilai ketidakhadiran terlapor sebanyak dua kali dalam agenda pemeriksaan penyidik, termasuk agenda klarifikasi di ruang pemeriksaan Unit Idik II Satreskrim Polres Kotabaru, menunjukkan minimnya iktikad baik untuk mengikuti proses hukum.

“Perkara ini sudah berjalan lebih dari sebelas bulan sejak tahap penyidikan dimulai, dan terlapor sudah dua kali tidak memenuhi panggilan. Kami mendesak penyidik Polres Kotabaru bertindak tegas dengan melayangkan panggilan ketiga dan melakukan upaya paksa sesuai prosedur hukum jika tetap mangkir. Penegakan hukum harus berjalan objektif, terlebih perkara ini menyangkut dugaan pemalsuan dokumen dan integritas profesi advokat,” tegas Wijiono.

Wijiono juga meminta agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan tetap berjalan konsisten berdasarkan alat bukti serta hasil gelar perkara yang telah dilakukan sebelumnya.

“Saya berharap penyidik tetap konsisten menuntaskan perkara ini sesuai koridor hukum yang berlaku. Unsur-unsur yang disangkakan telah melalui proses gelar perkara dan pendalaman alat bukti. Kami berharap proses hukum berjalan tuntas dan memberikan kepastian hukum,” tutup Wijiono.

Senada dengan hal tersebut, Advokat Mohammad Jamil turut melontarkan kritik keras kepada jajaran penyidik Satreskrim Polres Kotabaru. Ia menegaskan bahwa kepolisian seharusnya tidak ragu untuk langsung mengambil langkah penangkapan terhadap M. Hafidz Halim dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut.

“Anda jangan takut, Anda bekerja sesuai prosedur hukum. Terlapor jelas-jelas tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Sudah dua kali dipanggil secara patut tetapi selalu diabaikannya. Tangkap saja residivis ini, jangan biarkan wibawa institusi kepolisian dipermainkan oleh seorang terlapor,” ujar Mohammad Jamil kepada awak media ini.

Mohammad Jamil menyindir keras lambannya tindakan penyidik yang dinilai terkesan ragu-ragu, padahal proses penyidikan sudah berjalan hampir satu tahun sejak diterbitkannya SPDP pada 12 Januari 2026 lalu. Menurutnya, jika masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum, aparat kerap bertindak cepat tanpa kompromi.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah publik bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Perkara ini bukan kasus baru, alat bukti sudah terang benderang melalui gelar perkara, dan terlapor sudah dua kali mangkir. Kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya jemput paksa atau penangkapan, publik patut mempertanyakan nyali dan keseriusan Polres Kotabaru dalam menegakkan keadilan,” sindirnya pedas.

Ia pun mendesak Kapolres Kotabaru beserta jajaran Satreskrim untuk segera membuktikan komitmen penegakan hukum yang profesional dan tanpa pandang bulu.

“Segera terbitkan surat perintah membawa atau lakukan penangkapan sesuai kewenangan KUHAP. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk yang merusak marwah penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat di Kabupaten Kotabaru,” pungkas Mohammad Jamil dengan nada tegas. (TIM redaksi)