Guru H. Adam: Polri di Bawah Presiden Jamin Stabilitas dan Independensi
SINARBANUA.COM, BANJARMASIN – Tokoh agama Kalimantan Selatan, Guru H. Adam Noor Syarkawi, menyuarakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video resmi yang beredar luas di tengah masyarakat dan mendapat perhatian berbagai kalangan, khususnya di Kalimantan Selatan.
Dalam keterangannya, Guru H. Adam Noor Syarkawi menegaskan bahwa sikap tersebut bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan mencerminkan aspirasi masyarakat Kalsel, termasuk para alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menilai, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang paling tepat untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat profesionalitas, serta memastikan independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, sistem pemilihan pimpinan Polri melalui mekanisme DPR RI juga telah memberikan ruang pengawasan yang sehat dan transparan, sehingga Polri dapat tetap bekerja secara profesional tanpa intervensi kepentingan sektoral.
“Di tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang, keberadaan Polri masih sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.
Meski reformasi internal Polri terus berjalan, Guru H. Adam berharap institusi kepolisian tetap konsisten menjalankan tugas secara humanis, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya kedekatan Polri dengan masyarakat, agar institusi tersebut semakin dipercaya dan dicintai oleh rakyat.
Lebih jauh, Guru H. Adam Noor Syarkawi menyoroti pentingnya membangun sinergi yang kuat antara masyarakat, supremasi hukum, dan institusi kepolisian, sebagai fondasi utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.
Pernyataan ini menambah daftar dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Selatan terhadap kebijakan mempertahankan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI, sekaligus memperkuat penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
