“Kalau kita lihat di pasaran platform e-commerce bervariasi kisaran Rp 100.000 hingga Rp 750.000 per unit. Ya tergantung tipe dan merek lah. Kalau kipas angin berdiri (stand fan) standar seperti merek Cosmos atau Advance berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 350.000. Untuk kipas angin uap atau merek premium yang cukup mahal, harganya bisa mencapai Rp 1000.000. Namun kalau dibeli dalam jumlah jutaan unit, paling mahal diharga kisaran Rp 300.000 an dan jauh lebih murah, sehingga total Rp 1,8 triliun itu anggaran yang jelas sangat tidak wajar dan patut di duga di markup,”
Aspihani Assegaf
sinarbanua.com; BANJARMASIN | ISU pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang pernah berpolimik dalam rapat dengan pendapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop), menuai kritikan tajam dari Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Aspihani Assegaf. Walaupun nilai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun itu pihak Kementerian Koperasi membantah program tersebut berada di bawah wewenangnya.
“Kalau kita lihat di pasaran platform e-commerce bervariasi kisaran Rp 100.000 hingga Rp 750.000 per unit. Ya tergantung tipe dan merek lah. Kalau kipas angin berdiri (stand fan) standar seperti merek Cosmos atau Advance berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 350.000. Untuk kipas angin uap atau merek premium yang cukup mahal, harganya bisa mencapai Rp 1000.000. Namun kalau dibeli dalam jumlah jutaan unit, paling mahal diharga kisaran Rp 300.000 an dan jauh lebih murah, sehingga total Rp 1,8 triliun itu anggaran yang jelas sangat tidak wajar dan patut di duga di markup,” kata Aspihani, Jum’at (17/7/2026) saat di minta tanggapannya oleh awak media sinarbanua.com.
Aspihani pun berharap DPR wajib mengkaji ulang nilai anggaran pengadaan sebanyak 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Lembaga utama yang bertugas membahas, mengkaji, dan memberikan persetujuan terhadap anggaran belanja pemerintah pusat (APBN) di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses pengkajian ini, DPR dibantu dan mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebelum akhirnya anggaran disahkan menjadi undang-undang bersama Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengaku informasi tersebut menjadi sorotan publik belakangan ini.
“Kami mencari informasi, tapi tidak mendapatkan satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini,” kata Mufti, dalam rapat tersebut kepada Fery
Mufti menilai Pemerintah perlu mengklarifikasi nilai anggaran tersebut, karena berdasarkan perhitungannya setiap unit kipas angin di platform e-commerce hanya berkisar Rp 300.000 hingga Rp 338.000.
Mengacu harga tersebut anggaran belanja Kopdes Merah Putih harusnya akan lebih efisien dan tak mencapai Rp1,8 triliun.
Dalam klarifikasinya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menepis bahwa pengadaan tersebut merupakan agenda kementeriannya.
Namun, ia memberi perbandingan bahwa kipas angin industri tertentu, seperti kipas model Imatsu MDF, memang memiliki harga yang mahal, yakni sekitar Rp 11 juta per unitnya di pasaran. (Red)
