PWPM Kalsel Tegas! Polri Harus Tetap di Bawah Presiden Demi Stabilitas Nasional
SINARBANUA.COM, BANJARMASIN – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kalimantan Selatan, M. Abdan Syakura, M.Pd., menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi.
Menurut Abdan, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang telah melalui proses panjang reformasi kelembagaan negara. Struktur tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan kepolisian tidak terseret kepentingan politik praktis.
“Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk KOKAM, mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi,” tegas Abdan.
Ia menilai, independensi dan profesionalitas Polri harus terus dijaga agar institusi penegak hukum itu tetap fokus pada tugas utama: menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat.
Lebih lanjut, Abdan memastikan bahwa pihaknya akan terus membangun sinergi dengan Polda Kalimantan Selatan dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan bangsa di Banua.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Polda Kalsel dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Dukungan tersebut, lanjutnya, bukan hanya datang dari tingkat provinsi. Seluruh jajaran Pemuda Muhammadiyah di 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan menyatakan sikap yang sama, solid mendukung posisi Polri tetap berada di bawah Presiden.
Sikap kolektif ini dinilai sebagai bentuk komitmen organisasi kepemudaan dalam menjaga stabilitas nasional, serta memastikan tata kelola keamanan negara berjalan sesuai koridor konstitusi dan semangat reformasi.
Bagi Pemuda Muhammadiyah Kalsel, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah dan penguatan demokrasi. Karena itu, dukungan terhadap posisi Polri di bawah Presiden dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral menjaga keutuhan bangsa. (SB)
